Detail Cantuman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Undang- Undang Tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penelitian mengenai potensi masyarakat dalam pembangunan, dilakukan dengan metode Rapid Rural Appraisal dapat menjadi salah satu metode untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai permasalahan pembangunan di Desa Ciberes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan pembangunan menurut masyarakat dan menyusun program prioritas untuk menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data Rapid Rural Appraisal. RRA merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan masyarakat langsung sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan FGD atau Focus Group Discussion, menjadikan masyarakat sebagai peserta untuk mengetahui permasalahan yang saat ini terjadi di Desa Ciberes. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam kegiatan FGD yang telah dilakukan, permasalahan pembangunan di Desa Ciberes secara umum adalah buruknya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana umum, kualitas pelayanan untuk kegiatan pertanian yang tidak memadai, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Program yang disusun oleh pemerintah harus sejalan dengan permasalahan yang ada untuk meningkatkan mutu kualitas pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunannya. Pembangunan di Desa Ciberes tentunya tidak luput dari peran stakeholder. Pemerintahan Desa merupakan stakeholder terpenting dalam pembangunan karena merupakan pemegang kebijakan tertinggi di Desa Ciberes.