Detail Cantuman

Pendaftaran Tanah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, segala bentuk kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah harus mengacu pada sistem koordinat nasional. Permasalahan yang banyak dijumpai adalah masih adanya peta-peta bidang basil pengukuran sporadik maupun PP Nomor 10 Tahun 1961 da1am sistem koordinat lokal sehingga tidak sesuai dengan Tertib Administrasi Pertanahan. Untuk itu perlu ada penyesuaian sistem koordinat peta pendaftaran. Penelitan ini bertujuan untuk mereposisi bidang tanah dari hasil pengukuran sporadik ke dalam koordinat TM-3 ° dengan menggunakan citra yang terhubung dengan Komputerarisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP) di Desa Cibatu, 6°20'12.6"S 107°09'22.2"E, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama yaitu mengolah data bidang tanah dengan bantuan citra yang terhubung dengan Geo-KKP, prosesnya meliputi transformasi dan reposisi. Tahap yang kedua yaitu validasi
data hingga pengelompokan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari total 11.392 bidang tanah yang sudah dipetakan, terdapat 710
bidang tanah yang perlu ditindak lanjuti.