Detail Cantuman

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemukiman atau City And Town Summit pada tahun 1996 UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan gagasan pengembangan Child Friendly City Initiative yang terinspirasi oleh penelitian Kevin Lynch pada tahun 1971-1975 tentang "Persepsi Anak Terhadap Lingkungan". Pada konferensi tersebut semua negara telah bersepakat untuk mengembangkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak. Salah satu ruang lingkup kebijakan KLA adalah pembangunan dalam bidang infrastruktur. Kota Bandung sebagai salah satu Kota/Kabupaten Layak Anak di Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dengan predikat Nindya (peringkat ketiga) dalam penilaian Kota/Kabupaten Layak Anak tahun 2019. Namun, masih terdapat beberapa masalah khususnya pada aspek infrastruktur di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung dan faktor pendukung serta penghambatnya. Lokasi penelitian berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis isi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata capaian indikator infrastruktur di Kota Bandung hanya mencapai 48%. Variabel dengan nilai capaian tertinggi yaitu variabel hak sipil dan kebebasan melalui penyediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) berupa perpustakaan dan taman bacaan. Sedangkan variabel dengan nilai capaian terendah adalah variabel perlindungan khusus yang hanya terpenuhi satu indikator saja yaitu penyediaan prasarana dan sarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas melalui penyediaan trotoar yang ramah bagi anak penyandang disabilitas di 10 ruas jalan dan 10 lokasi sekolah. Terbatasnya anggaran, pengetahuan dan pemahaman terkait standar infrastruktur yang layak anak dan tugas pokok masing-masing SKPD pelaksana tugas serta kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah disediakan menjadi penyebab utama belum optimalnya pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur di Kota Bandung. Namun, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan dukungan baik berupa dana maupun partisipasi dari berbagai pihak seperti masyarakat, LSM dan dunia usaha dalam pencapaian Kota Layak Anak pada aspek infrastruktur.