Detail Cantuman

Dalam rangka mengadaptasi adanya perubahan globalisasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal, pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mendorong penggunaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk pembayaran di berbagai layanan, seperti transportasi umum. Namun, angkutan umum di Kota Bandung belum dapat memanfaatkan pembayaran non tunai dengan baik di Trans Metro Bandung, berbeda dengan kota-kota lainnya, seperti Jakarta dan Yogyakarta yang telah menerapkan GNNT dalam pembayaran transportasi umumnya. Hal ini, mungkin terjadi karena faktor kelembagaan yang belum mampu memanfaatkan pembayaran non tunai dengan baik, salah satunya pada Trans Metro Bandung.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor kelembagaan dalam penerapan e-money pada transportasi umum khususnya Trans Metro Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan sekunder dan primer, yang meliputi in-depth interview dengan beberapa stakeholders, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengidentifikasi faktor kelembagaan, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pemetaan pemangku kepentingan kemudian melihat kondisi masing-masing faktor kelembagaan menggunakan opened coding, closed coding, dan clustering.
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukan adanya faktor-faktor kelembagaan yang menghambat penerapan e-money pada Transportasi umum khususnya Trans Metro Bandung yaitu faktor politik, faktor ketersediaan fasilitas e-money dan faktor kebijakan strategis. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran non tunai harus masuk ke dalam kebijakan strategis atau prioritas Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023 agar berfungsinya lembaga angkutan umum yang efektif, yang akan berpengaruh pada pengawasan dan penegasan dari stakeholder kunci yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada stakeholder primer yaitu BLUD UPT Angkutan.