Detail Cantuman

Dalam rangka desentralisasi pengelolaan sumberdaya air pada suatu wilayah, pemerintah pusat (Diijen SDA) merumuskan suatu kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Pernbagian Satuan Wtlayah Sungai. Program tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada saat ini, penyajian informasi yang menyangkut pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih disajikan secara konvensional sehingga menimbulkan banyak masalah dalam sistem penyajian dan pengaturannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu metode yang sistematis dan efisien yang dapat menyajikan Informasi Satuan Wtlayah Sungai secara terpadu. Pada penelitian dibuat suatu model Sistem Informasi Spasial SWS diharapkan dapat memperbaiki kineija yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan informasi mengenai batas dan kondisi pada suatu wilayah sungai yang nantinya dapat dijadikan sumber data bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pengelolaan sumberdaya air pada wilayahnya.