Detail Cantuman

Salah satu kelemahan dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah peranan pemerintah daerah dalam konservasi alam sangat minim. Hal ini disebabkan pengelolaan kawasan konservasi masih bersifat sentralistis dan pembagian wewenang dengan pemerintah daerah belum jelas (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000). Penataan ruang dalam pamerintahan terdapat perencanaan, pemafaatan dan pengendalian ruang. Perencanaan yang perlu diterapkan dalam kelembagaan dan pemerintahan yaitu pelaksanaan panbangunan desa secara intensif terarah dan terkoordinasi di bawah camat, memungkinkan koordinasi terpadu antar instansi dinas tingkat kecamatan, sedangkan dalam pemanfaatan diperlukan perijinan pembangunan yang sesuai dengan guna lahan yang telah ditentukan, dan untuk pengendalian dibutuhkan pengawasan pusat kepada daerah dalam pembangunan dan pengendalian ketat terhadap sumber daya manusia. Isu permasalahan yang terjadi adalah kinerja pelayanan pemerintah di Kecamatan Cimenyan dapat dikatakan buruk karena pihak pemerintah Kecamatan Cimenyan belum bisa mencegah masyarakat untuk membangun rumah di kawasan tersebut, sedangkan rerdasarkan program kerja tahun 2001/2002, pemerintah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung harus manpu melestarikan dan menjaga lahan konservasi termasuk Kawasan Rutan Lindung. Adapun yang menjadi permasalah selama ini adalah: bagaimana kinerja panerintah dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian). Berdasarkan uraian diatas maka studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja institusi lokal Kecamatan dan Kelurahan di dalam penataan ruang. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu mengkaji kinerja pelayanan pemerintah dalam penataan ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) berdasarkan persepsi pegawai panerintah, mengkaji kinerja pelayanan pemerintah dalam penataan ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) rerdasarkan persepsi tokoh masyarakat menggunakan perhitungan nilai preferensi dan Metode Analisis Proses Hirarki. Beberapa kriteria yang dinilai dalam menentukan kinerja pelayanan pemerintah yang terkait dengan penataan ruang yaitu prasarana fisik dalam penataan ruang, standar kualitas dan kuatitas dalam penataan ruang, kecepatan dan ketepatan bantuan pelayanan dalam penataan ruang, konpetensi pegawai dalam penataan ruang, sikap pegawai dalam penataan ruang, kepercayaan masyarakat dalam penataan ruang, security/keamanan dalam penataan ruang, kemudahan prosedur dalam penataan ruang, kemampuan komunikasi dalam penataan ruang, kemampuan memahami keinginan masyarakat dalam penataan ruang, peran serta masyarakat dalam penataan ruang (Delivering Quality Service). Berdasarkan hasil analisis identifikasi kinerja institusi lokal Kecamatan dan Kelurahan di dalam penataan ruang didapat suatu kesinpulan bahwa kinerja pelayanan pemerintah dalam penataan ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) berdasarkan persepsi pegawai pemerintah dan tokoh masyarakat menilai cukup baik. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah di Kecamatan Cimenyan, pemerintah harus marprioritaskan mengenai kepercayaan masyarakat. Hasil perbandingan Indeks Nilai Akhir kinerja pelayanan pemerintah dalam penataan ruang menunjukan bahwa kinerja pelayanan pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kinerja pelayanan pemerintah yang diberikan pada masyarakat kurang optimal terutama dilihat dari kompetensi pegawai pemerintah yang pendidikannya relum sesuai dengan bidang pekerjaannya seperti belum adanya pegawai panerintah yang bekerja di bidang perencanaan, sehingga pegawai pemerintah cukup kesulitan dan kurang mamahami dalam melakukan pekerjaannya.