PROSEDUR PERIJINAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KORIDOR JL. IR. H. DJUANDA)
Pengalokasian guna lahan di perkotaan akan mengarah ke lokasi yang dapat memberikan keuntungan tertinggi (Goldberg, 1941 : 103), sehingga lahan-lahan strategis yang memiliki potensi yang besar akan lebih berpeluang mengalami proses perubahan pemanfaatan lahan. Salah satu daerah yang mempunyai peluang besar perubahan pemanfaatan lahan adalah daerah di sepanjang jalan utama, seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Juanda yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi guna lahan perumahan beralih ke guna lahan komersial. Salah satu upaya untuk mengendalikan perubahan tersebut adalah melalui perumusan kebijaksanaan lahan perkotaan yang mengatur masalah pemanfaatan dan pengendalian lahan kota. Salah satu perangkat kebijaksanaan tersebut adalah ketentuan mengenai perubahan pemanfaatan lahan kota yang diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan. Peraturan ini mengatur bentuk pengendalian dengan pengenaan pungutan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi masing-masing. Besar kecilnya tarif retribusi ini akan berfungsi sebagai pengendali dalam membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kota, dan diharapkan menjadi sumber pemasukan baru bagi Pemerintah Kota Bandung, untuk pelaksanaan pembangunan kota, yang selama ini selalu mengalami kendala finansial. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji prosedur perijinan perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di Kota Bandung khususnya di koridor Jalan Juanda dan kontribusinya terhadap pendapatan Pemerintah Kota. Sasaran yang akan dicapai adalah mengkaji dasar peraturan dan prosedur penarikan biaya perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi saat ini dan mengkaji besarnya penerimaan Pemerintah Kota Bandung dari hasil perubahan pemanfaatan lahan komersial yang telah terjadi. Mekanisme perubahan pemanfaatan lahan di Kota Bandung secara prinsip tidak berbeda dengan yang ditentukan dalam Permendagri No. 4/1996, hanya dalam penerapannya sangat berpotensi untuk terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh terlalu besarnya kewenangan kepala daerah dalam penentuan pemberian ijin perubahan pemanfaatan lahan. Keadaan makin dipersulit dengan lemahnya posisi DPRD dalam proses pengambilan keputusan, karena hanya berfungsi sebagai konsultan. Penarikan biaya perubahan pemanfaatan lahan yang digolongkan sebagai salah satu jenis retribusi dalam Permendagri, juga tidak berlangsung dalam mekanisme yang sesungguhnya. Pemerintah Kota tidak menerima retribusi ini karena biaya yang dikeluarkan oleh pemohon diberikan kepada instansi yang terkait dengan pemberian ijin, dalam hal ini adalah TKPRD, Walikota, dan mungkinjuga DPRD, dengan tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam proses perijinan. Padahal dari perubahan yang terjadi di Koridor Jalan Juanda saja seharusnya Pemerintah Kota mendapatkan dana sebesar Rp 71.926.215.558, di mana retribusi terbesar dihasilkan dari perubahan pemanfaatan lahan dari perumahan ke perdagangan. Proses ini berlangsung terus karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme penentuan dan penarikan retribusi perubahan pemanjaatan lahan ini, sebagaimana yang Ielah disebutkan dalam Permendagri No 4/JQ96. Perda harus segera dikeluarkan agar perubahan yang terjadi dapat lebih dikendalikan dan prosedur yang ada dapat dilaksanakan secara benar tanpa merugikan pihak pengembang, pemerintah, dan tentunya masyarakat.
APA Style
. (2004).PROSEDUR PERIJINAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KORIDOR JL. IR. H. DJUANDA) ().Teknik Planologi:FTSP
Chicago Style
.PROSEDUR PERIJINAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KORIDOR JL. IR. H. DJUANDA) ().Teknik Planologi:FTSP,2004.Text
MLA Style
.PROSEDUR PERIJINAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KORIDOR JL. IR. H. DJUANDA) ().Teknik Planologi:FTSP,2004.Text
Turabian Style
.PROSEDUR PERIJINAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KORIDOR JL. IR. H. DJUANDA) ().Teknik Planologi:FTSP,2004.Text
