Detail Cantuman

Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 perihal Penyandang disabilitas yang menggantikan Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 perihal Penyandang cacat yang dilihat belum perspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai persoalan sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas ini seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian menjadi manusia yg bermartabat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat prioritas fasilitas penyandang disabilitas di Stasiun Bandung dengan kriteria para penyandang disabilitas mampu menggunakan fasilitas atau sarana prasarana di Stasiun Bandung dengan baik dan merasa bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan penggunaan metode IPA (Importance Performance Analysis) sebagai dasar analisis sebagai alat untuk mengukur fasilitas disabilitas yang berada di stasiun Bandung. Dari hasil analisis pun penyandang disabilitas merasa ada beberapa fasilitas yang berlebihan dan ada juga fasilitas yang ketersediaan atau tingkat kinerjanya masih kurang, selain itu beberapa fasilitas sudah baik dalam hal ketersediaan baik dalam tingkat kinerja ataupun kepentingan fasilitas tersebut.