Detail Cantuman

Seiring dengan bergulirnya UU No . 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan sendiri atau lebih dikenal dengan otonomi daerah, memicu semangat masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk memekarkan daerahnya menjadi Kabupaten Musi Ilir dengan Ibukota Sekayu dan Kabupaten Banyuasin dengan Ibukota Pangkalan Balai. Penetapan Kota Pangkalan Balai sebagai Ibukota atau pusat pemerintahan kabupaten dengan skala pelayanan wilayah kabupaten akan merupakan pengembangan yang baru sama sekali . Pemilihan Kota Pangkalan Balai sebagai Ibukota Kabupaten Banyuasin akibat pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk dapat menyediakan ruang bagi aparatur pemerintahan kabupaten baru tersebut dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis sebagai "public service", sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal diberikan oleh aparat pemerintahan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlunya suatu kawasan pusat pemerintahan bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam menunjang kebutuhannya baik secara teknis maupun administrasi pemerintahan sehingga dapat mendukung fungsi Kota Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat (public service) yang semakin menuntut pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan lokasi kawasan pusat pemerintahan Kota pangkalan Balai dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah menentukan faktor-faktor yang diperhatikan dalam penentuan lokasi, menentukan kriteria­kriteria yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi, menentukan lokasi pusat pemerintahan dan menentukan lokasi dengan mempertimbangkan jarak minimum terhadap alternatif lokasi yang terpilih .Untuk mendapatkan lokasi terpilih kawasan pusat pemerintahan Kota Pangkalan Balai maka dilakukan beberapa analisis antara lain adalah analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan lokasi tawasan pusat pemerintahan, analisis daya dukung dan kesesuaian Lahan dengan menggunakan metode Overlay yang mempertimbangkan karakteristik fisik dasar di Kota