Detail Cantuman

Permasalahan kebutuhan rumah, keterbatasan lahan dan keterbatasan anggaran pemerintah mendorong perlunya alternatif kerjasama melalui pemanfaatan aset negara dengan melibatkan sektor swasta. Namun, belum terdapat kejelasan skema kerja sama mana yang jadi prioritas untuk mendukung pengembangan hunian vertikal secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, faktor keberhasilan, hambatan implementasi, serta menentukan skema yang paling relavan untuk diterapkan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratori dan metode kuantitatif berbasis Analisis Hirarki Proses (AHP). Data dikumpulkan melalui studi regulasi, dan wawancara mendalam dengan enam informan dari kalangan akademisi dan pemerintah. Untuk mendukung tahap penilaian prioritas, informan juga diminta mengisi kuesioner perbandingan berpasangan antar lima alternatif skema Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) berdasarkan enam kriteria utama: masa kontrak, fleksibilitas kontrak, pembiayaan, risiko, pembagian hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa skema KSP memperoleh skor tertinggi (0,305), diikuti BGS (0,267), KSPI (0,258), dan Sewa (0,185), dengan nilai Konsistensi Rasio (CR) < 0,1. Temuan ini menegaskan bahwa skema KSP merupakan bentuk kemitraan paling strategis dalam pemanfaatan aset negara untuk penyediaan hunian vertikal secara kolaboratif dan berkelanjutan.