AQIFUN / 23.2001.037 / GD Penulis Dr. Ir. Eka Djunarsjah M.T

Berkenaan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di laut, maka penentuan batas wilayah laut suatu daerah sangat penting dilakukan. Hal ini terkait dengan kepastian batas yang tegas antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing daerah dapat mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam yang ada di daerahnya sehingga konflik antar daerah dapat dihindari. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penentuan batas wilayah laut adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Penelitian ini memanfaatkan data SRTM dalam penentuan batas wilayah laut yang difokuskan pada penentuan garis pangkal sebagai acuan penarikan garis batas maritim berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (berdasarkan garis dasar normal) dan Permendagri No.1 Tahun 2006 (berdasarkan garis dasar lurus dan garis dasar normal). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas-batas dan cakupan kewenangan wilayah laut Provinsi Maluku yang dilakukan secara kartometrik sehingga dapat mengestimasi baik dari segi waktu maupun biaya.