Detail Cantuman

Latar belakang studi ini muncul karena melihat perkembangan secara cepat sengketa tanah perkebunan pada masa terakhir pasca reformasi. Masa transisi penyelesaian sengketa tanah perkebunan dari zaman Belanda sampai reformasi belum bisa terselesaikan dengan baik, untuk itu memerlukan penelitian yang mendalam agar dapat ditemukan cara yang tepat dalam penyelesaiannya.Studi ini diajukan dua permasalahan pokok. Pertama, apakah terjadinya tumpang tindih antara lahan masyarakat dengan lahan perusahaan yang menimbulkan sengketa hak atas tanah khususnya tanah perkebunan. Kedua, apakah perusahaan perkebunan mengelola perkebunan sesuai dengan Hak Guna Usaha yang di berikan oleh Badan Pertahanan Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menerapkan disiplin ilmu geodesi untuk mengindentifikasi wilayah konflik dengan melakukan pengukuran menggunakan GPS Navigation. Analisis konflik dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran dengan peta Hak Guna Usaha yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional serta membuat rekomendasi dalam penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tumpang tindih antara masyarakat dengan perusahaan dan perusahaan dengan perusahaan yang diakibatkan oleh pengelolaan diluar Hak yang sudah ditentukan, bahkan terdapat perusahaan yang sudah mengelola hasil perkebunan tetapi belum memiliki Hak Guna Usaha .
Kata Kunci : Hak Guna Usaha, sangketa tanah, rekomendasi