// <![CDATA[USULAN PERBAIKAN KEBIJAKAN MANAJEMEN TERKAIT AKTIVITAS MSDM UNTUK PEGAWAI NON AKADEMIK ITENAS BERDASARKAN SUCCESS SYSTEM MODEL]]> ANDANI KURNIA MARTHA / 13.2005.118 Penulis 0415016301 - Abu Bakar Ir.,MM. Dosen Pembimbing 1 0421067501 - Yoanita Yuniati, ST., S.Psi., MT. Dosen Pembimbing 2
Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung yang memperhatikan aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)yang dimilikinya. Segala bentuk dari perubahan yang terjadi menyebabkan MSDM Itenas harus dapat melakukan perannya sebagai mekanisme yang memperhatikan potensi besar tenaga kerja. Berdasarkan Laporan Program Hibah Kompetensi Berbasis Institusi (PHKI) Itenas, total indeks kepuasan pegawai non akademik terhadap efektifitas MSDM berada pada point 2,76. Hal ini menandakan pengelolaan MSDM Itenas yang kurang efektif. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab adalah ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, pembinaan dan monitoring yang kurang efektif, deskripsi kerja dan manual prosedur yang belum lengkap, serta belum adanya standar kinerja pelayanan administrasi maupun non administrasi. Permasalahan ini akan diatasi dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait aktivitas MSDM untuk pencapaian usulan perbaikan kebijakan dan arahan pelaksanaan aktivitas MSDM yang lebih efektif. Evaluasi efektivitas kebijakan terkait aktivitas MSDM Itenas didasari pada pendekatan The Success System Model (SSM). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan variabel penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner melalui identifikasi sertapenurunan terhadap Dimensi dan subdimensi yang terdapat pada SSM. Total variabel penelitian yang didapat adalah sebesar 33 variabel. Kuesioner penelitian dirancang untuk dapat mengukur persepsi pegawai non akademik atas tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan aktivitas MSDM Itenas. Penyebaran kuesioner dilakukan sebanyak 99 responden dan disebarkan ke setiap unit kerja pegawai non akademik (administrasi dan teknisi) Itenas. Kuesioner yang telah terkumpul akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui keandalan alat ukur. Apabila kuesioner valid dan reliabel maka data hasil kuesioner dapat diolah ke dalam Importance Performance Matrix (IPM). IPM akan menentukan prioritas variabel ke dalam 4 kuadran sehingga dapat diketahui variabel yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Berdasarkan IPM terdapat 7 variabel pada kudran I (19%), 12 variabel pada kuadran II (33%), 11 variabel pada kuadran III (31%), dan 6 variabel pada kuadran IV (17%). Variabel yang perlu diperbaiki adalah variabel yang terdapat pada kuadran I dan III, sedangkan variabel yang perlu dipertahankan adalah variabel yang terdapat pada kuadran II dan IV. Variabel yang diprioritaskan dahulu untuk diperbaiki berdasarkan IPM adalah variabel yang terdapat pada kuadran I karena merupakan wilayah yang dianggab penting oleh pegawai tetapi memiliki harapan yang relatif rendah. Namun, usulan perbaikan yang diberikan dalam penelitian ini terbatas pada tiga prioritas utama. Penentuan prioritas ini berdasarkan tingkat kepentingan paling tinggi dan tingkat kepuasan paling rendah yang dianalogikan dalam bentuk perhitungan luas pada kuadran I. Tiga prioritas utama tersebut adalah kebijakan mengenai ketersediaan peralatan keselamatan kerja (variabel 27), keadilan pembagian beban kerja dalam tiap level jabatan (variabel 7), dan persamaan perlakuan kepada seluruh pegawai atas pelaksanaan peraturan dan kebijakan institusi (variabel 2). Usulan perbaikan yang diberikan adalah sebagai berikut: 1. Variabel 27: Penetapan kebijakan pengadaan peralatan keselamatan kerja, evaluasi terhadap monitoring yang telah dilakukan, sosialisasi prosedur penggantian alat keselamatan kerja, pembuatan standar keselamatan kerja, dan pengurusan klinik pengobatan dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak Itenas. 2. Variabel 7: Penetapan kebijakan pengukuran beban kerja, analisis beban kerja di setiap unit dan individu, peningkatan efektivitas program pendidikan dan pelatihan, dan penetapan kebijakan mengenai rotasi pegawai. 3. Variabel 2: Revisi Surat Keputusan Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2000 berkenaan dengan jaminan persamaan perlakuan kepada seluruh pegawai atas pelaksanaan peraturan dan kebijakan institusi beserta sanksi pelanggaran, analisis pelaksanaan peraturan dan monitoring, serta komitmen setiap pegawai untuk bersikap objektif dalam memberlakukan peraturan dan kebijakan pada bawahannya