Detail Cantuman

Kabupaten Bandung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung dengan pusat pemerintahan direncanakan berada di kecamatan Ngamprah. Secara umum kondisi morfologi tapak yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan berupa perbukitan dengan kelas topografi sedang. Dengan kondisi fisik demikian, terdapat potensi tapak dinamis, yang jika diolah secara optimal, diharapkan terdapat sinergi positif antara potensi tapak dengan rencana fungsi didalamnya. Tapak direncanakan menampung fungsi sebagai pusat perkantoran untuk pemerintahan kabupaten bandung barat yang ramah lingkungan dan memiliki keterbukaan pelayanan terhadap masyarakat. Tatanan bentuk massa yang representative terhadap karakteristik site berkontur dan nilai arsitektur tradisonal yang diangkat, memicu pemikiran progressive akan keterbukaan sebuah kantor pemerintahan sebagai bagian yang mewakili tuntutan fungsional (public facilities). Konfigurasi massa, hirarki, simetri, proporsional, pertimbangan structural dan optimalisasi pemamfaatan view perbukitan, menjadi bagian terpenting dari proses pencarian estetika bentuk dan penampilan yang mengikat dua fungsi di dua lokasi berbeda dalam satu kawasan sehingga layak menjadi contoh fungsi-fungsi perkantoran selanjutnya. Ruang – ruang dalam di biarkan terbentuk sesuai dengan urutan dan dimensi yang dibutuhkan sebagai solusi untuk dapat mengurangi kemonotonan façade sekaligus membentuk kebebasan ruang gerak serta jarak pandang dalam aliran sirkulasi antar ruang. Penataan sirkulasi dalam dan luar bangunan atau site diharapkan mampu menyediakan wadah alternative untuk interaksi social informal antar pemerintah dengan masyarakatnya pada saat memberikan sistem pelayanan yang professional (efektif, sederhana, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif). Wadah alternatif ini selanjutnya dikatakan sebagai spatial komunal dimana rutinitas aktivitas pelayanan public tidak hanya terjadi dalam kekakuan ruangan formal tetapi dapat juga dilakukan dalam ruangan alternative yang lebih fleksible dan nyaman berbaur dengan suasana lingkungan. Proses pengerjaan desain hunian ini tidak lepas dari berbagai macam permasalahan desain, maka guna menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukanlah tahapan pengumpulan data berupa studi literatur, observasi lapangan, wawancara, studi banding dan seleksi, serta kajian dengan metode analisis dan sintesis. Maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Bupati Dan DPRD Bandung Barat adalah sebagai sarana fisik bangunan pemerintah daerah untuk mewadahi segala kegiatan lembaga eksekutif dan yudikatif yang didalamnya disediakan tempat berinteraksi sosial komunal yang berkualitas baik sebagai ruang aktivitas bersama dengan semangat mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan profesionalnya dalam mensejahterakan rumah tangga masyarakat Kabupaten Bandung Barat Keyword : Kantor Pemerintah, Keterbukaan Pelayanan, Interaksi Sosial Komunal dan Ramah Lingkungan