Detail Cantuman

Pemberlakuan sistem otonomi daerah, telah memberikan dampak kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang juga diikuti dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pihak pemerintah daerah tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah pusat melainkan berusaha memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan potensi daerahnya. Dalam hal ini peran pihak swasta (investasi swasta), baik asing maupun lokal, sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi di daerahnya.
Pada beberapa daerah Jawa Barat telah terjadi ketidakmerataan alokasi investasi swasta, lokasi investasi (swasta) cenderung terkonsentrasi pada beberapa daerah kabupaten/kota tertentu saja, seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, dan Bandung. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah dalam pertumbuhan ekonomi. Menyadari betapa pentingnya arti kehadiran investasi (swasta), maka perhatian khusus terhadap faktor-faktor penentu penyerapan investasi perlu diketahui oleh beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah merumuskan arahan pengembangan investasi berdasarkan faktor-faktor penentu penyerapan investasi pada kabupaten/kota di jawa Barat.
Sebagai langkah awal, akan dilakukan kajian mengenai sebaran investasi swasta di Jawa Barat yang akan dibahas secara sebaran lokasi dan sektor-sektornya, kajian selanjutnya adalah identifikasi mengenai faktor-faktor dan variabel-variabel penentu penyerapan investasi swasta di Jawa Barat yang diperoleh dari kajian literatur, serta kajian hubungan dan pengaruh variabel-variabel penentu penyerapan investasi pada kabupaten/kota di Jawa Barat dengan menggunakan metode uji korelasi berganda dan regresi linier. Dari ketiga kajian tersebut diharapkan dapat diketahui arahan pengembangan investasi yang tepat.
Hasil penelitian ini yaitu berupa arahan pengembangan investasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang sampai saat ini masih kurang dalam penyerapan investasi (swasta)-nya, serta untuk pemerintah propinsi Jawa Barat sebagai penentu kebijakan. Perumusan arahan pengembangan terhadap penyerapan investasi ini bertujuan agar kesenjangan antar wilayah dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dapat dikurangi seiring dengan masuknya investasi ke daerah-daerah yang kurang mampu menyerap investasi, dengan mengacu pada faktor-faktor penentu penyerapan investasi di Jawa Barat.