Detail Cantuman

Adanya perluasan Wilayah di Kota Sukabumi, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yaitu kurang meratanya sarana pelayanan masyarakat, namun masih terjadinya keterbatasan penyediaan fasilitas utamanya fasilitas pendidikan. Sementara apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah mengenai perluasan wilayah, terdapat kebijakan mengenai pemerataan konsentrasi aktivitas-aktivitas penduduk, sehingga mengurangi beban dan terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota. Belum dapat terealisasinya pemerataan tersebut, sehingga masih terjadinya aktivitasaktivitas penduduk dan juga pergerakan masyarakat untuk belajar-mengajar ke pusat kota masih sangat tinggi. Berdasarkan dari uraian diatas, maka rumusan masalah studi ini mengenai bagaimana kinerja pemerintah dalam pembangunan sarana pendidikan di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu : “Bagaimana kinerja pemerintah dalam pembangunan sarana pendidikan di wilayah perluasan Kota Sukabumi?” Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan sarana pendidikan di wilayah perluasan Kota Sukabumi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1995. Dengan menggunakan metade analisis Deskriptif Komparatif dan Metode Analisis Proses Hirarki. Berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan sarana pendidikan di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi, didapat suatu kesimpulan bahwa kinerja pemerintah dalam pembangunan sarana pendidikan belum optimal sehingga Pemerintah perlu memprioritaskan mengenai produktivitas dan waktu.