AZMAN A. D. / 24.2001.029 Dosen Pembimbing 1 Yanti Budiyantini, Ir. M. Dev Plg. 0417097202 - Zulfadli Urufi, S.T.

Pada tahun 2001, Lubuk Linggau terpisah dari Kabupaten Musi Rawas dan menjadi Kota Lubuk Linggau yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang dapat melayani masyarakatnya sehingga diharapkan dengan adanya pemekaran, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus pada sub-sub pelayanannya. Sehingga pemerintahan pasca pemekaran, dapat menjamin terciptanya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakatnya, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perbandingan kondisi Kota Lubuklinggau pasca pemekaran setelah terlepas dari Kabupaten Musi Rawas. Tolak ukur dilihat dari aspek ekonomi, pelayanan publik dan demokrasi yang mengarah pada penyelarasan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan kondisi sebelum dengan sesudah pemekaran dan dari persepsi masyarakat sebagai subyek dan juga obyek yang merasakan langsung dampak kebijakan ini. Dari penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dihasilkan bahwa pemekaran yang dilakukan di Kota Lubuklinggau secara umum berhasil, yang ditunjukkan oleh peningkatkan kesejahteraan penduduk dengan adanya penambahan penduduk pra-sejahtera, namun angka pengangguran mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena fokus pembangunan lebih cenderung terjadi pada kecamatan yang mencirikan perkotaan atau dekat dengan pusat kota, sehingga terjadi kecenderungan kecamatan yang mencirikan pedesaan atau lebih jauh dari pusat kota tidak terpacu maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat pedesaan, seperti peningkatan usaha kecil dan menengah melalui pemberian pelatihan peningkatan kualitas, kuantitas produksi serta kemudahan kredit usaha, yang didukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.