Detail Cantuman

Pada tahun 2001, Lubuk Linggau terpisah dari Kabupaten Musi Rawas dan
menjadi Kota Lubuk Linggau yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Untuk menciptakan suatu
pemerintahan yang dapat melayani masyarakatnya sehingga diharapkan dengan
adanya pemekaran, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus pada sub-sub
pelayanannya. Sehingga pemerintahan pasca pemekaran, dapat menjamin
terciptanya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakatnya, khususnya
masyarakat Kota Lubuk Linggau.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perbandingan kondisi Kota
Lubuklinggau pasca pemekaran setelah terlepas dari Kabupaten Musi Rawas. Tolak
ukur dilihat dari aspek ekonomi, pelayanan publik dan demokrasi yang mengarah
pada penyelarasan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini
dilakukan dengan kondisi sebelum dengan sesudah pemekaran dan dari persepsi
masyarakat sebagai subyek dan juga obyek yang merasakan langsung dampak
kebijakan ini.
Dari penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dihasilkan bahwa
pemekaran yang dilakukan di Kota Lubuklinggau secara umum berhasil, yang
ditunjukkan oleh peningkatkan kesejahteraan penduduk dengan adanya
penambahan penduduk pra-sejahtera, namun angka pengangguran mengalami
peningkatan. Hal ini disebabkan karena fokus pembangunan lebih cenderung
terjadi pada kecamatan yang mencirikan perkotaan atau dekat dengan pusat kota,
sehingga terjadi kecenderungan kecamatan yang mencirikan pedesaan atau lebih
jauh dari pusat kota tidak terpacu maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan
kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat
pedesaan, seperti peningkatan usaha kecil dan menengah melalui pemberian
pelatihan peningkatan kualitas, kuantitas produksi serta kemudahan kredit usaha,
yang didukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.