RIMA MAESYARAH / 24.2004.032 / PL Dosen Pembimbing 1 Salahudin, ST., Msi Dosen Pembimbing 2 Ir. Sadar Yuni Rahardjo, MSP Dosen Pembimbing 1

Reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu di negara kita telah merambah ke hampir seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud disini adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Reformasi pada aspek ini tentunya menjadikan otonomi daerah sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah yang bergulir saat ini merupakan bagian dari reformasi kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut perlu dicermati dengan baik karena akan menimbulkan banyak dampak pada aspek keuangan, oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut merupakan momentum penting bagi keuangan daerah. Kedua undang-undang tersebut memberi jalan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri secara otonom, yaitu mengelola keuangannya secara lebih mandiri. Memang telah disadari bahwa yang lebih mengerti persoalan daerah adalah daerah itu sendiri. Peluang terbesar yang diperoleh pemerintah daerah dengan adanya kedua undang-undang tersebut adalah mengelola keuangan daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat atau provinsi. Reformasi keuangan daerah saat ini telah dijalankan oleh banyak daerah di Indonesia. Salah satu daerah tersebut adalah Kota Bandung. Berdasarkan RUTRK Kota Bandung tahun 2005, bahwa Kota Bandung ditetapkan sebagai kota dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat industri, pusat kebudayaan dan pariwisata. Salah satu fungsi kota yang sedang digali oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan daerah otonomnya adalah fungsi perdagangan (kegiatan komersial dan jasa). Pemerintah Kota Bandung telah memprediksikan bahwa kegiatan tersebut akan berkembang, karena lahan pada kawasan perumahan telah berubah menjadi kegiatan komersial dengan skala pelayanan tinggi yang kemudian disusul dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala lokal. Jenis kegiatan komersial tersebut merupakan awal mula penarik kegiatan usaha lainnya yang merupakan demand yang berpotensi bagi kegiatan perdagangan dan jasa. Setelah mengetahui sektor yang berpotensi tersebut, tentunya Pemerintah Kota Bandung akan memanfaatkannya sebagai kegiatan yang akan memberikan multipliyer effect bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan oleh RUTR Kota Bandung tersebut saat ini kegiatan pergadagangan dan jasa tersebut semakin berkembang hal tersebut dapat dilihat, dari jenis kegiatan perdagangan yang saat ini sedang berkembang di Kota Bandung salah satunya sektor usaha perdagangan factory outlet. Berkembangnya sektor usaha perdagangan factory outlet tersebut semakin memacu arus barang khususnya komoditi pakaian ke Kota Bandung. Nilai konsumsi baju di Kota Bandung tahun 2005 sebesar 189.003 juta pakaian. Kegiatan sektor usaha perdagangan factory outlet tersebut semakin berkembang dengan dibukanya Tol Cipularang. Kehadiran sektor usaha perdagangan factory outlet tersebut selain sebagai penggerak dan efek pengganda bagi kegiatan ekonomi di Kota Bandung juga menjadikan Kota Bandung sebagai trade mark tempat wisata paling populer yang pada akhirnya telah membangkitkan sektor usaha pariwisata lainnya seperti hotel dan penginapan. Bahkan saat ini Kota Bandung memiliki lebih dari 200 rumah makan, restoran dan kafe (Oetama, 2008:311). Berkembangnya sektor usaha perdagangan factory outlet tersebut tentunya dapat menimbulkan perubahan bagi Kota Bandung, baik dalam bidang keruangan maupun keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya.