// <![CDATA[PERANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( STUDI KASUS :]]> NISA SHIFA RAHIMAH / 24.2004.031 / PL Dosen Pembimbing 1 Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., MSP. Salahudin, S.T.,M.T
Kemampuan keuangan daerah menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasca berubahnya status administratif Pemerintah Daerah Kota Banjar aktif melakukan aktivitas pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa suatu wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi baik dibandingkan dengan wilayah lain, akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui peranan pembangunan infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif pada penelitian ini adalah melihat besaran dan proporsi penerimaan daerah, sumber-sumber PAD juga pajak dan retribusi yang diperkirakan berubah, memproyeksi pajak dan retribusi serta PAD untuk 10 tahun ke depan, sedangkan untuk analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah mengidentifikasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan dan jenis penggunaan lahan yang berubah, dan mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi yang diperkirakan turut berubah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa Struktur penerimaan Kota Banjar didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 70%. Komponen PAD yang memiliki kontribusi cukup besar adalah retribusi sebesar 72,36% atau hampir 2/3 nilai PAD dibanding dengan komponen PAD lainnya. Pembangunan infrastruktur lebih terfokus pada pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan irigasi dan saluran pembuang. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Banjar berdampak pada perubahan penggunaan lahan pada jenis permukiman sebesar 18,22Ha dan perdagangan jasa sebesar 6,4Ha. Proporsi total pajak dari guna lahan permukiman dan perdagangan jasa terhadap total pajak daerah adalah sebesar 32,84%, sedangkan total retribusi terhadap retribusi daerah memiliki proporsi sebesar 71,04%. Kota Banjar sebagian besar memang diperuntukan untuk kawasan perkotaan seperti Kecamatan Banjar dan Langensari tetapi masih juga ada wilayah yang diperuntukan untuk kawasan perdesaan seperti Kecamatan Pataruman. Jenis pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan adalah pembangunan jaringan jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih dan saluran pembuang Rekomendasi dari hasil analisis ini adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar harus mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya dengan optimal. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian pada pemungutan pajak dan retribusi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.