Detail Cantuman

Kemampuan keuangan daerah menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Pasca berubahnya status administratif Pemerintah Daerah Kota Banjar
aktif melakukan aktivitas pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan
infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam
pembangunan ekonomi, dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap proses
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa
suatu wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi baik
dibandingkan dengan wilayah lain, akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang
lebih baik Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui peranan pembangunan
infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Analisis data kuantitatif pada penelitian ini adalah melihat besaran dan proporsi
penerimaan daerah, sumber-sumber PAD juga pajak dan retribusi yang diperkirakan
berubah, memproyeksi pajak dan retribusi serta PAD untuk 10 tahun ke depan,
sedangkan untuk analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah mengidentifikasi
mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan dan
jenis penggunaan lahan yang berubah, dan mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi
yang diperkirakan turut berubah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat
diketahui bahwa Struktur penerimaan Kota Banjar didominasi oleh Dana Perimbangan
sebesar 70%. Komponen PAD yang memiliki kontribusi cukup besar adalah retribusi
sebesar 72,36% atau hampir 2/3 nilai PAD dibanding dengan komponen PAD lainnya.
Pembangunan infrastruktur lebih terfokus pada pembangunan jalan, jembatan, jaringan
listrik, jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan irigasi dan saluran pembuang.
Perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Banjar berdampak pada perubahan
penggunaan lahan pada jenis permukiman sebesar 18,22Ha dan perdagangan jasa
sebesar 6,4Ha. Proporsi total pajak dari guna lahan permukiman dan perdagangan jasa
terhadap total pajak daerah adalah sebesar 32,84%, sedangkan total retribusi terhadap
retribusi daerah memiliki proporsi sebesar 71,04%. Kota Banjar sebagian besar memang
diperuntukan untuk kawasan perkotaan seperti Kecamatan Banjar dan Langensari tetapi
masih juga ada wilayah yang diperuntukan untuk kawasan perdesaan seperti Kecamatan
Pataruman. Jenis pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan perubahan
penggunaan lahan adalah pembangunan jaringan jalan, jembatan, irigasi, drainase, air
bersih dan saluran pembuang Rekomendasi dari hasil analisis ini adalah Pemerintah
Daerah Kota Banjar harus mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan
memanfaatkannya dengan optimal. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui
peningkatan pengawasan dan pengendalian pada pemungutan pajak dan retribusi dan
penyuluhan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi. Pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor
infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur
dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga
infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.