RUFLY IMAN M. / 24.2001.033 / PL Dosen Pembimbing 1 Akhmad Setiobudi, Ir, M.T Meitri Hening, S.T, M.T

Kota Palembang yang statusnya sebagai ibukota dari Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kota di Indonesia yang laju pertumbuhan ekonomi, fisik, serta sosialnya cukup tinggi. Salah satu program pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kota Palembang yaitu dengan melaksanakan banyak pengambangan di sektor fisik, adapun salah satu kebijakan pengembangan fisik di Kota Palembang yaitu mengembangkan jaringan jalan outer ring road, untuk mendukung jaringan jalan outer ring road Kota Palembang dibuat juga rencana pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) sampai dengan Sako Kenten Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Palembang yaitu perhitungan kelayakan dari pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten berdasarkan perhitungan pendapatan daerah dari sektor perpajakan setelah terbangunnya jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa layak pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten berdasarkan penerimaan pendapatan pemerintah daerah Kota Palembang dari sektor pajak dan retribusi, pendapatan ini diumpamakan sebagai penerapan dari sistem Betterment Tax yang menyatakan bahwa pendapatan dari suatu daerah akan digunakan kembali untuk daerah tersebut dalam hal pembangunan fisik. Untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan beberapa alat analisis yang dapat memberitahu kelayakan dari proyek pembangunan jalan tersebut, metode analisis yang digunakan antara lain NPV, Gross B/C Ratio, dan Payback Ratio. Penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten kurang layak dilaksanakan apabila dilihat dari analisis ekonomi yang dilaksanakan, tetapi sebagai barang publik maka proyek ini akan tetap dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan lain dari keuntungan – keuntungan lainnya. Rekomedasi dari penelitian ini yaitu agar pemerintah daerah memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh jika jalan tembus ini selesai dibangun dan juga agar pemerintah merumuskan undang – undang baru yang menyatakan bahwa penilik lahan di sekitar area pembangunan untuk membayar sejumlah dana karena yang menikmati dampak langsung dari pembangunan adalah para pemilik lahan di sekitar pembangunan dan rkomendasi terakhir adalah menerapkan sistem jalan tol tetapi tetap ada jalan alternatif lain untuk digunakan bagi yang tidak ingin mengeluarkan sejumlah biaya.