Detail Cantuman

Kota Palembang yang statusnya sebagai ibukota dari Propinsi Sumatera Selatan
merupakan salah satu kota di Indonesia yang laju pertumbuhan ekonomi, fisik, serta
sosialnya cukup tinggi. Salah satu program pembenahan yang dilakukan oleh pihak
Kota Palembang yaitu dengan melaksanakan banyak pengambangan di sektor fisik,
adapun salah satu kebijakan pengembangan fisik di Kota Palembang yaitu
mengembangkan jaringan jalan outer ring road, untuk mendukung jaringan jalan
outer ring road Kota Palembang dibuat juga rencana pembangunan jalan tembus
simpang tiga Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) sampai dengan Sako
Kenten
Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Palembang yaitu perhitungan
kelayakan dari pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako
Kenten berdasarkan perhitungan pendapatan daerah dari sektor perpajakan setelah
terbangunnya jalan tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa layak pembangunan jalan
tembus simpang tiga Bandara SMB II – Sako Kenten berdasarkan penerimaan
pendapatan pemerintah daerah Kota Palembang dari sektor pajak dan retribusi,
pendapatan ini diumpamakan sebagai penerapan dari sistem Betterment Tax yang
menyatakan bahwa pendapatan dari suatu daerah akan digunakan kembali untuk
daerah tersebut dalam hal pembangunan fisik. Untuk mencapai tujuan penelitian ini
digunakan beberapa alat analisis yang dapat memberitahu kelayakan dari proyek
pembangunan jalan tersebut, metode analisis yang digunakan antara lain NPV, Gross
B/C Ratio, dan Payback Ratio.
Penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan jalan tembus simpang tiga Bandara
SMB II – Sako Kenten kurang layak dilaksanakan apabila dilihat dari analisis
ekonomi yang dilaksanakan, tetapi sebagai barang publik maka proyek ini akan tetap
dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan lain dari keuntungan – keuntungan
lainnya. Rekomedasi dari penelitian ini yaitu agar pemerintah daerah memaksimalkan
keuntungan yang akan diperoleh jika jalan tembus ini selesai dibangun dan juga agar
pemerintah merumuskan undang – undang baru yang menyatakan bahwa penilik
lahan di sekitar area pembangunan untuk membayar sejumlah dana karena yang
menikmati dampak langsung dari pembangunan adalah para pemilik lahan di sekitar
pembangunan dan rkomendasi terakhir adalah menerapkan sistem jalan tol tetapi tetap
ada jalan alternatif lain untuk digunakan bagi yang tidak ingin mengeluarkan
sejumlah biaya.