KRISHNA PURNANDI / 242002030 Dosen Pembimbing 1 Ira Irawati, S.T., M.T SONY HERDIANA, S.T., MReg.Dev

Banjir merupakan suatu masalah yang menjadi permasalahan yang sangat besar bagi pemerintah dan terutama bagi masyarakat sebagai obyek yang terkena dampak langsung akibat dari bencana banjir tersebut. Tidak dipungkiri pula bahwa banjir sering terjadi akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan lahan. Berdasarkan Kepres No.57 tahun 1989 tentang Pengendalian pada Kawasan yang Menjadi Pelindung Kawasan Bawahnya, bahwa kawasan pelindung harus diarahkan menjadi kawasan pelindung yang dapat mengendalikan air hujan yang jatuh pada saat musim penghujan. Kawasan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Cisaranten – Cinambo adalah salah satu daerah yang pada kawasan bawahnya terkena dampak banjir akibat dari meluapnya Sungai Cinambo yang mendapat kiriman air dari Sungai Cisaranten yang berada pada kawasan hulu DPS tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi meningkatnya intensitas banjir yang terjadi di wilayah penelitian serta hubungan antara perubahan guna lahan dengan meningkatnya intensitas banjir yang terjadi setiap tahunya dan membandingkan antara guna lahan saat ini dengan kebijakan yang berlaku yaitu Keppres No.57 tahun 1989 dan RTRW. Data guna lahan yang digunakan adalah data tahun 2001 dan tahun 2004 sebagai tolak ukur perubahan guna lahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode rasional untuk mendapatkan debit banjir dan pendekatan desriptif kualitatif untuk menilai bagaimana guna lahan berpengaruh terhadap debit banjir yang terjadi serta hasil overlay dari beberapa peta sebagai pembanding dari kebijakan yang berlaku. Debit banjir pada tahun 2001 adalah sebesar 13,22 m3/det, dan pada tahun 2004 sebesar 15,27 m3/det. Perubahan guna lahan terbesar terjadi pada permukiman dengan prosentasenya bertambah mencapai 12,04% dari total luas awal sebesar 211,18 Ha pada tahun 2001, sementara itu perkebunan berkurang mencapai 12,72% pada tahun 2004 dari total luas awal sebesar 170,27 Ha pada tahun 2001. Untuk dapat mengurangi dampak banjir yang terjadi, maka pemerintah hendaknya mengembalikan guna lahan sesuai aturan yang berlaku ataupun merencanakan kembali solusi untuk menangani dampak banjir yang terjadi setiap tahunnya.