PENILAIAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TINJAU DARI ASPK KEMANDIRIAN KEUANGAN
Kemandirian keuangan merupakan indikator terpenting dalam menilai berhasil tidaknya pemekaran daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa daerah otonom baru (DOB) tidak tergantung dari dana pusat. Setelah dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo (daerah induk), Kabupaten Bone Bolango didorong untuk mempercepat peningkatan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan dengan semangat para pemrakarsa pemekaran yaitu Solidaritas Pembantukan Kabupaten Baru (KPSPKB) yang tertuang dalam proposal laporan pembentukan kabupaten baru yang menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu aspek penting yang harus ditingkatkan setelah Kabupaten Bone Bolango dimekarkan. Bertitik tolak dari penjelasan sebelumnya maka tujuan studi ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan kabupaten Bone Bolango setelah dimekarkan dari kabupaten induk. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Lingkup materi yang akan dikaji yaitu penilaian kecenderungan pertumbuhan penerimaan daerah, penilaian kontribusi, pertumbuhan, dan pencapaian target pendapatan daerah, penilaian proporsi dan penyerapan belanja daerah, dan penilaian derajat dependensi fiskal. Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bone Bolango lebih baik dibandingkan daerah induk dengan pertumbuhan sebesar 0.32% per tahun sejak dimekarkan. Namun pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan dana perimbangan yang meningkat tiap tahunnya. Temuan tersebut di didasarkan pada fakta bahwa komposisi dana perimbangana kabupaten Bone Bolango diatas 90% selama periode 2005-2009. Selain itu juga PAD kabupaten Bone Bolango terbukti tidak berkontribusi optimal. Hal tersebut dikarenakan pencapaian target masih kurang khususnya untuk obyek retribusi daerah. Walaupun demikian potensi pertumbuhannya cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan yang positif tiap tahunnya. Penyerapan dana belanja daerah masih kurang optimal, terbukti hampir seluruh penyerapan alokasi belanja kurang dari 100%. Alokasi Belanja untuk investasi juga dinilai sangat kurang yaitu dibawah 20% sepanjang periode. Share PAD terhadap belanja juga masih kurang bila dibandingkan dengan daerah induk. sedangkan growth PAD sendiri masih kurang dibanding daerah induk. Rekomendasi dari hasil analisis ini adalah dengan menigkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi mengingat kabupaten Bone Bolango memiliki sumber daya yang potensial. Selain itu peningkatan Belanja Investasi diperlukan untuk menggerakkan sektor potensial. Kinerja aparatur pemerintah juga perlu di tingkatkan agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien.
APA Style
. (2011).PENILAIAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TINJAU DARI ASPK KEMANDIRIAN KEUANGAN ().Teknik Planologi:FTSP
Chicago Style
.PENILAIAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TINJAU DARI ASPK KEMANDIRIAN KEUANGAN ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text
MLA Style
.PENILAIAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TINJAU DARI ASPK KEMANDIRIAN KEUANGAN ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text
Turabian Style
.PENILAIAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TINJAU DARI ASPK KEMANDIRIAN KEUANGAN ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text
