STUDI KOMPARATIF PENANGANAN PKL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENANGANAN PKL DI KOTA SOLO
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang
menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Salah satu
permasalahan di dalam penataan ruang adalah adanya
kesemrawutan, salah satu faktor penyebab kesemrawutan kota
yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang
berdagang di ruang publik atau trotoar telah mengubah
fungsi-fungsi sosial fasilitas umum.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah membandingkan
penanganan PKL Kota Bandung dengan penanganan PKL Kota
Solo, sehingga hasil yang dikeluarkan dapat dijadikan
sebagai masukan dalam penanganan PKL di Kota Bandung.
Sasaran untuk mencapai tujuan di atas yaitu dengan
1. Mengidentifikasi kebijakan penanganan PKL Kota Solo
dengan Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi prosedur tahapan pelaksanaan kebijakan
Kota Solo dengan Kota Bandung
3. Mengidentifikasi tahapan pelaksanaan kebijakan Kota
Solo dengan Kota Bandung
4. Membandingkan penanganan PKL di Kota Bandung dan Kota
Solo
5. Mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan penanganan
PKL di Kota Solo
6. Mengidentifikasi faktor kegagalan penanganan PKL di Kota
Bandung
Analisis dilakukan berdasarkan proses penerapan
kebijakan pkl. Tahapan analisis yang dilakukan dalam studi
komparatif penanganan pkl di Kota Solo dengan Kota Bandung,
adalah mengidentifikasi kebijakan penanganan PKL Kota Solo
dengan Kota Bandung, mengidentifikasi prosedur tahapan
pelaksanaan kebijakan Kota Solo, mengidentifikasi tahapan
pelaksanaan kebijakan Kota Bandung, dan menganalisis faktor
penyebab keberhasilan penanganan PKL.
Kesimpulan dari hasil analisis yang didapat yaitu
penanganan PKL di Kota Bandung di fokuskan pada keputusan
SK Walikota yang dipandang tidak cukup kuat dalam
penanganan PKL di Kota Bandung. Sedangkan di Kota Solo,
penanganan PKL lebih difokuskan, sehingga Kota Solo
memiliki Peraturan yang kuat setingkat PERDA. Tahapan
penanganan PKL yang dilakukan di Kota Bandung lebih
berpihak pada keinginan pemerintah, sedangkan di Kota Solo
difokuskan pada keinginan PKL.
Hasil analisis tersebut memberikan masukan bahwa
diperlukan perda dalam pengelolaan PKL, dan diperlukan
interaksi pemerintah dalam proses sosialisasi untuk
menangani PKL
Detail Information
Citation
APA Style
. (2011).STUDI KOMPARATIF PENANGANAN PKL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENANGANAN PKL DI KOTA SOLO ().Teknik Planologi:FTSP
Chicago Style
.STUDI KOMPARATIF PENANGANAN PKL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENANGANAN PKL DI KOTA SOLO ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text
MLA Style
.STUDI KOMPARATIF PENANGANAN PKL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENANGANAN PKL DI KOTA SOLO ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text
Turabian Style
.STUDI KOMPARATIF PENANGANAN PKL DI KOTA BANDUNG DENGAN PENANGANAN PKL DI KOTA SOLO ().Teknik Planologi:FTSP,2011.Text