Detail Cantuman

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat dibandingkan dengan kota lainnya yakni 2.393.633jiwa (2010)dan diperkirakan akan terus bertambah padat dari tahun ke tahunnya. Pertambahan penduduk kota yang semakin cepat, tingkat intensitas aktifitas warga kota yang semakin intensif memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ruang dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur warga kota tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi energi yang jika tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan memberikan dampak negatif bagi kota itu sendiri.Menurut ESCAP (2006), dalam infrastruktur berkelanjutan harus menganut konsep eco-effeciency hal ini disebabkan rata-rata lebih dari 90% sumber daya alam terbuang dalam proses memproduksi makanan, mesin, kendaraan dan infrastruktur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Bandung (RPJMD, RPIJM,RKPD, Rencana Strategis) dalam pemenuhannya terhadap konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal dan teknik evaluasi komparatif. Lingkup materi yang akan dikaji yaitu konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure), kebijakan pembangunan Kota Bandung, evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung berdasarkan konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung terhadap pemenuhan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan belum terpenuhidengan pemenuhan kebijakan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bandung terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan yaitu dibawah 20 prinsip dari total keseluruhan prinsip ideal yaitu 56 prinsip. Dan yang paling memenuhi konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutanya itu kebijakan pembangunan RPJM. Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip yang ada, modus persentasinyayaitu 50 %. Dari 5 kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yang paling konsisten dalam pelaksanaan prinsip kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam RPJM, RPIJM, Renstra dan RKPD adalah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan. Serta pemenuhan aspek eco-effeciency untuk kebijakan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bandung menekankan pada meningkatkan pelayanan.
Dari hasil analisis tersebut maka hal yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah menerapakan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Bandung untuk setiap masing-masing infrastruktur yaitu air dan limbah, transportasi, bangunan dan energi. Dan juga dalam rangka penerapan prinsip yang mendukung implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan tersebut perlu dipertimbangkan pemenuhan eco-effeciency seperti meningkatkan pelayanan, meminimalisasi penggunaan sumberdaya dan meminimalisasi dampak lingkungan.