//
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/etdlibitenasac/public_html/index.php:1) in /home/etdlibitenasac/public_html/sysconfig.inc.php on line 185
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; StringReader has a deprecated constructor in /home/etdlibitenasac/public_html/lib/lang/php-gettext/streams.php on line 48
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; FileReader has a deprecated constructor in /home/etdlibitenasac/public_html/lib/lang/php-gettext/streams.php on line 84
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CachedFileReader has a deprecated constructor in /home/etdlibitenasac/public_html/lib/lang/php-gettext/streams.php on line 145
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; gettext_reader has a deprecated constructor in /home/etdlibitenasac/public_html/lib/lang/php-gettext/gettext.php on line 36
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/etdlibitenasac/public_html/index.php on line 38
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/etdlibitenasac/public_html/index.php:1) in /home/etdlibitenasac/public_html/lib/contents/show_detail.inc.php on line 42
KARTIKA HARIJONO TJOKRONEGORO / 24 2006 008
Penulis
Achadiat Dristasto, Ir,, M.T
Dine Fitrianti, S.T. M.T.
Wilayah Kabupaten Bandung merupakan cekungan di dataran tinggi Bandung
dengan keadaan geologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas struktur batuan
yang merupakan pelapukan gunung api tak terurai dengan tingkat kesuburan tanah
sedang, kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung termasuk dalam rawan
gerakan tanah menengah tinggi. SATLAK PB (Satuan Tata Laksana
Penanggulangan Bencana) adalah upaya untuk menangani kondisi tersebut, akan
tetapi menurut BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) penaggulangan
bencana di Kabupaten Bandung masih kurang optimal untuk daerah yang memiliki
potensi bencana longsor yang menengah tinggi. Oleh karena itu perlu adanya suatu
evaluasi untuk mengetahui kesesuaian penanggulangan bencana longsor di
Kabupaten Bandung.
Pada pelaksanaannya SATLAK PB dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur
pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah bertugas untuk mitigasi non
structural meliputi kegiatan penataan ruang,khususnya perencanaan tata guna lahan
dan peruntukan lahan yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan unsur
pelakasana berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik.
Kinerja SATLAK PB berpusat pada unsur pelakasana karena unsur ini adalah unsur
yang lebih menangani teknis pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten
Bandung.
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan
penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh unsur pelakasana. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif komparatif dengan
menggunakan alat ukur yang disusun berdasarkan peraturan dan teori mengenai
penanggulangan bencana lalu digabung menjadi tahap-tahap penanggulangan
bencana yang lebih lengkap. Penysusunan alat ukur ini mengambil 3 (tiga) variabel
yang diambil berdasarkan tahap-tahap penanggulangan bencana yang ada pada
peraturan, yaitu: sebelum terjadi bencana (pra), saat tangap darurat dan setelah
terjadi bencana(pasca). Kegiatan yang ada pada tiap tahap tersebut akan dilihat
kesesuaiannya dan dicari kendala dan solusi untuk mencapai proses
penanggulangan bencana yang lebih baik..
Berdasarkan hasil kesesuian yang dilakukan, rencana program untuk bencana
longsor masih belum sesuai dengan tahap, sub tahap dan kegiatan yang telah
disusun sedangkan untuk ketercapaian program sudah bisa dikatakan cukup sesuai.
penanggulangan bencana longsor yang dilakukan masih ditekankan pada ‘saat’ dan
‘setelah (pasca)’ terjadinya bencana saja.sementara itu pada tahap prabencana
memiliki kendala ketidak berdayaan pemerintah daerah dari aspek pembiayaan dan
kelembagaan. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pelaksana
memerlukan beberapa tindakan berupa penambahan anggaran dan penegakan
hukum