KARTIKA HARIJONO TJOKRONEGORO / 24 2006 008 Penulis Achadiat Dristasto, Ir,, M.T Dine Fitrianti, S.T. M.T.

Wilayah Kabupaten Bandung merupakan cekungan di dataran tinggi Bandung dengan keadaan geologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas struktur batuan yang merupakan pelapukan gunung api tak terurai dengan tingkat kesuburan tanah sedang, kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung termasuk dalam rawan gerakan tanah menengah tinggi. SATLAK PB (Satuan Tata Laksana Penanggulangan Bencana) adalah upaya untuk menangani kondisi tersebut, akan tetapi menurut BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) penaggulangan bencana di Kabupaten Bandung masih kurang optimal untuk daerah yang memiliki potensi bencana longsor yang menengah tinggi. Oleh karena itu perlu adanya suatu evaluasi untuk mengetahui kesesuaian penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Bandung. Pada pelaksanaannya SATLAK PB dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah bertugas untuk mitigasi non structural meliputi kegiatan penataan ruang,khususnya perencanaan tata guna lahan dan peruntukan lahan yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan unsur pelakasana berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik. Kinerja SATLAK PB berpusat pada unsur pelakasana karena unsur ini adalah unsur yang lebih menangani teknis pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh unsur pelakasana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan alat ukur yang disusun berdasarkan peraturan dan teori mengenai penanggulangan bencana lalu digabung menjadi tahap-tahap penanggulangan bencana yang lebih lengkap. Penysusunan alat ukur ini mengambil 3 (tiga) variabel yang diambil berdasarkan tahap-tahap penanggulangan bencana yang ada pada peraturan, yaitu: sebelum terjadi bencana (pra), saat tangap darurat dan setelah terjadi bencana(pasca). Kegiatan yang ada pada tiap tahap tersebut akan dilihat kesesuaiannya dan dicari kendala dan solusi untuk mencapai proses penanggulangan bencana yang lebih baik.. Berdasarkan hasil kesesuian yang dilakukan, rencana program untuk bencana longsor masih belum sesuai dengan tahap, sub tahap dan kegiatan yang telah disusun sedangkan untuk ketercapaian program sudah bisa dikatakan cukup sesuai. penanggulangan bencana longsor yang dilakukan masih ditekankan pada ‘saat’ dan ‘setelah (pasca)’ terjadinya bencana saja.sementara itu pada tahap prabencana memiliki kendala ketidak berdayaan pemerintah daerah dari aspek pembiayaan dan kelembagaan. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pelaksana memerlukan beberapa tindakan berupa penambahan anggaran dan penegakan hukum