M.Riski.Satria / 24-2007-017 Penulis Enni Lindia M, ST., MT. Meitri Hening CD. ST., MT

Struktur dan hirarki pusat pelayanan pada dasarnya adalah suatu arahan mengenai jenjang atau hirarki pusat pelayanan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan skala/lingkup pelayanan (catchment area), yang dikembangkan pada masing-masing pusat pelayanan. Pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai ksegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota. Peranan kebijakan pemerintah memiliki peranan besar dalam mengarahkan pola pertumbuhan antara kota dengan wilayah lainnya. Pembentukan hirarki struktur pusat pelayanan kota sebagai salah satu karakteristik khusus tempat pusat merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah maupun efek negatif yang ditimbulkan dari aktivitas kota. Hirarki dari struktur pusat pelayanan Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pembagian wilayah pengembangan (WP), sistem pusat pelayanan struktur dan kegiatan fungsional. Dalam RTRW Kota Bandung membagi 6 (enam) wilayah pengembangan dan membagi sistem pusat pelayanan terdiri atas 2 (dua) pusat primer dan 6 (enam) pusat sekunder. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sub pusat WP Ujung Berung berdasarkan keterpusatan fasilitas, tingkat kemudahan (aksesibilitas), konsentrasi penduduk, dan cadangan lahan yang berpotensial dalam mengembangkan kegiatan fasilitas perkotaan. Untuk mengevaluasi sub pusat mengggunakan beberapa alat analisis sub pusat antara lain proyeksi penduduk menggunakan metode ekstrapolasi tren, keterpusatan fasilitas menggunakan skalogram guttman, aksesibilitas menggunakan metode hanssen, dan ketersediaan lahan untuk melihat rasio ketersediaan lahan yang berpotensial dalam mengembangkan fasilitas kota. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sub pusat arahan RTRW Kota Bandung tidak sesuai dengan keadaan eksisting tahun 2003,2008, dan 2013, dari Kecamatan Arcamanik ke Kecamatan Ujung Berung.