Detail Cantuman

Jalan merupakan prasarana transportasi yang penting dalam pertumbuhan
pembangunan sosial dan ekonomi. Jalan di Kota Palembang yang berada dalam
kondisi yang baik adalah sepanjang 642,23 km atau 85,7% dari jumlah total
747,922km panjang ruas jalan di Kota Palembang. Kecamatan Gandus merupakan
salah satu kecamatan dengan intensitas kepadatan penduduk yang paling rendah
dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Palembang, dalam mendukung
pertumbuhan pembangunan sosial dan ekonomi, jalan berperan sangat penting bagi
masyarakat sekitar. Adapun jumlah ruas jalan yang menjadi objek dalam penelitian
ini berjumlah 13 ruas jalan. Masing masing ruas jalan tersebut berada di Kelurahan
Gandus, Pulo Karto, Karang Anyar, 36 ilir dan Karang Jaya. Pada tahun 2011
dalam penanganan jalan di Kecamatan Gandus membutuhkan dana Rp 50 miliar
tetapi realisasinya hanya Rp 9 miliar, karena faktor keterbatasan juga merupakan
salah satu latar belakang dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengindentifikasi skala prioritas penanganan jalan di Kecamatan Gandus Kota
palembang.
Dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan di Kecamatan Gandus
Dirjen Bina Marga Kota Palembang menangani jalan dengan penilaian nilai Lalu-
Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan NPV tertinggi saja. Sebaliknya nilai LHR rendah
dengan NPV yang rendah akan memperoleh hasi perhitungan skala prioritas dengan
urutan rendah. Sedangkan penentuan skala prioritas dengan bantuan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai
faktor yaitu : faktor kondisi jalan, faktor volume lalu lintas, faktor ekonomi dan faktor
kebijakan. Berdasarkan penentuan urutan/skala prioritas penanganan jalan dengan
metode AHP diperoleh tingkat kepentingan dengan bobot masing masing kriteria yang
dipakai untuk menentukan prioritas penanganan jalan. Adapun bobot masing-masing
kriteria yang didapat dari hasil kuesioner terhadap expert responden berdasar
urutannya yaitu : kondisi jalan 45 %, volume lalu-lintas 25%, ekonomi 21,6 % dan
kebijakan 13,4 %.