Detail Cantuman

Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang ada di Jawa Barat dan Banten berasal dari perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda. Sejak tahun 1971, PPN berubah status menjadi Perseroan Terbatas. Dalam rangka restrukturisasi BUMN Perkebunan, mulai 1 April 1994 pengelolaan PT Perkebunan yang terpisah dilakukan penggabungan di bawah satu menejemen yang dikenal dengan nama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. (Pn8,2011). Persoalan garis batas wilayah perkebunan menjadi masalah baru ketika PTPN VIII berdiri, kemungkinan besar terjadinya kesalahpahaman garis batas antar pihak pengelola dengan lahan milik penduduk sekitar terjadi. Dewasa ini penentuan posisi berbasis satelit berkembang dengan pesat, salah satunya adalah penentuan posisi menggunakan metode Real Time – Precise Positioning Point (RT-PPP). Teknologi ini menggunakan satu atau lebih konstelasi satelit dengan sistem yang memberikan posisi tiga dimensi selama 24 jam, kecepatan, dan informasi waktu untuk pengguna yang disebut dengan system Global Navigation Satellite System (Hoffman-Wellenhof, 2008). Teknologi ini menerapkan metode Price Positioning Point (PPP) yang terkoreksi secara real time, secara teknis metode ini diperkirakan cocok untuk diaplikasikan pada penentuan batas wilayah perkebunan dengan cakupan wilayah relatif luas, karena ketelitian posisi horisontal yang dihasilkan dapat mencapai tingkat ±4 cm. Tahapan analisis berfokus pada optimalisasi penggunaan metode dan kemiripan posisi titik batas terhadap peta dasar PTPN VIII yang telah menjadi acuan kerja sebelumnya Pergeseran posisi titik yang mewakili batas wilayah perkebunan antara lain disebabkan oleh: ketelitian hasil pengamatan yang bergantung pada kondisi sky visibility pada suatu titik pengamatan, jumlah kosentelasi satelit yang terdeteksi, lama pengamatan suatu titik, jarak yang tidak terlalu jauh dari titik pengamatan sebelumnya sehingga berpengaruh pada ketelitian, ataupun kesalahan identifikasi posisi batas.