INDRA PERMANA S.P. / 21.1994.015 Dosen Pembimbing 1 IR. UDJIANTO, MSP. IR. WIDJI I.T., MT.

Indonesia merupakan negara berkembang berbasis pertanian, sehingga pertanian yang merupakan fondasi pembangunan Indonesia harus kokoh. Dalam GBHN 1999 Bab IV tentang arah kebijakan Sub Bab G tentang Pembangunan Daerah, dikemukakan bahwa pengembangan daerah “mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam”. Menindak lanjuti pernyataan di atas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, menetapkan Rencana Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Tj. Balai dalam rangka menjembatani antara pelaku bisnis dengan masyarakat, dengan harapan akan tumbuh dan berkembang ekonomi di daerah ini. Dari sisi potensi sumber daya alam perikanan, Kota Tanjung Balai yang terletak di pertemuan S. Asahan dan S. Piosa dan tidak jauh dari perairan Selat Malaka yang kaya akan sumber hayati lautnya mempunyai nilai komersial tinggi serta merupakan salah satu pusat industri perikanan di Sumatera Utara. Dan untuk meningkatkan kemampuan nelayan tradisional baik tehnis, ekonomis, maupun sosial, pangkalan pendaratan ikan sangat dibutuhkan oleh para nelayan tradisional, mengingat selama ini mereka kurang mendapat perhatian. Dalam pembuatan rencana pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tanjung Balai ini disediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung operasional PPI dalam melayani kebutuhan para nelayan serta pedagang / pembeli ikan. Fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di Tanjung Balai ini antara lain : • Dermaga • Tempat Pelelangan Ikan • Kantor Administrasi • Balai Pertemuan Nelayan, dan • Pengolahan dan Pengepakan Ikan Segar. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional, Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Balai akan mengutamakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan tradisional, sesuai Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nelayan yang merupakan tujuan akhir pembangunan perikanan.