Zulyanto Hermawan/ 232012008 Penulis M. Abdul Basyid, Ir., M.T.

Permasalahan garis batas wilayah administrasi baik di lingkup antar kecamatan atau antar kabupaten/kota dapat menjadi potensi konflik di masa yang akan datang bila tidak segera diselesaikan, daerah-daerah yang saling berbatasan dan mempunyai sumber daya alam yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antar kabupaten atau kota dan antar provinsi, batas wilayah memiliki peranan penting sebagai pemisah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketidak jelasan batas suatu daerah akan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, proses penetapan segmen garis batas desa atau kelurahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik, metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. selain itu, solusi untuk percepatan penetapan batas wilayah adalah delineasi batas kecamata, desa atau kelurahan melalui metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan masyarakat diatas peta kerja, penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi dan batas kelurahan dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang di keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai batas indikatif, kemudian membandingkan batas indikatif tersebut dengan batas hasil verifikasi, penelitian ini menghasilkan kajian awal penegasan batas desa atau kelurahan melalui proses perbandingan antara data indikatif dengan hasil verifikasi atau penarikan garis batas menggunakan metode kartometrik yang disajikan dalam peta citra.