Detail Cantuman

Permasalahan garis batas wilayah administrasi baik di lingkup antar
kecamatan atau antar kabupaten/kota dapat menjadi potensi konflik di masa yang
akan datang bila tidak segera diselesaikan, daerah-daerah yang saling berbatasan
dan mempunyai sumber daya alam yang besar diperkirakan akan menjadi sumber
sengketa antar kabupaten atau kota dan antar provinsi, batas wilayah memiliki
peranan penting sebagai pemisah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,
ketidak jelasan batas suatu daerah akan menghambat proses pembangunan di
daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.
27 tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, proses penetapan
segmen garis batas desa atau kelurahan dapat dilakukan dengan menggunakan
metode kartometrik, metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis
batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta
luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai
pelengkap. selain itu, solusi untuk percepatan penetapan batas wilayah adalah
delineasi batas kecamata, desa atau kelurahan melalui metode pemetaan
partisipatif dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan masyarakat diatas peta
kerja, penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi dan batas kelurahan dari
Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang di keluarkan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG) sebagai batas indikatif, kemudian membandingkan batas
indikatif tersebut dengan batas hasil verifikasi, penelitian ini menghasilkan kajian
awal penegasan batas desa atau kelurahan melalui proses perbandingan antara
data indikatif dengan hasil verifikasi atau penarikan garis batas menggunakan
metode kartometrik yang disajikan dalam peta citra.