Detail Cantuman

Penelitian disimpulkan bahwa pada umumnya, ketentuan‐ketentuan penguasaan
lahan dan pengelolaan sumber daya alam diatur oleh hukum nasional. Tidak ada pengaturan
secara spesifik di tingkat daerah mengenai sistem penguasaan lahan dan pengelolaan
sumber daya alam yang dilatarbelakangi oleh hukum adat. Ketentuan‐ketentuan yang dibuat
pada level daerah lebih sebagai pendukung dari ketentuan‐ketentuan level nasional.
Kabupaten Sorong ditemukan penggunaan pemanfaatan ruang pengembangan perkebunan
kelapa sawit yang selama ini mengacu kepada hukum nasional serta peraturan daerah yang
berlaku tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal. Eksistensi
masyarakat dan hukum adat tengah mengalami tekanan di tengah intervensi hukum nasional,
terutama perubahan peruntukan untuk kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit
dengan label penguasaan negara berhadapan dengan ahli waris kepemilikan lahan adat
yaitu masyarakat adat.
Konflik atas penguasaan lahan adat dan pengelolaan sumber daya alam dapat
dikelompokan dalam beberapa bentuk, yaitu (i) pengambilalihan lahan pertanian tanpa
prosedur dalam kegiatan perkebunan; (ii) pengeluaran izin oleh pemerintah daerah tanpa
memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan; (iii) pembiaran dan tidak optimalnya
sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah; (iv) tidak
terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna; (v) kerusakan dan pencemaran lingkungan
yang mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat
adat Suku Moi.
Efektivitas penyelesaian konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber
daya alam dipengaruhi oleh dominasi penggunaan hukum bentukan negara. Hal ini
mempengaruhi pilihan dalam penyelesaian konflik lahan adat. Praktik penyelesaian dengan
menggunakan hukum adat maupun di luar pengadilan, dalam beberapa kasus, cukup
berhasil di Kabupaten Sorong. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya unsur‐unsur
hukum negara dan aparatur negara mereduksi eksistensi hukum adat dan kearifan lokal. Di
sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat dan kearifan lokal
menunjukkan ketidakkonsistenan oleh karena kekuatan mengikatnya masih harus diuji oleh
pengadilan negara jika salah satu pihak tidak menerima putusan adat