Detail Cantuman

Kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di Kota Ambon sejak 19 Januari 1999 telah mebawa dampak kerusakan fisik yang sangat besar. Kerusakan fisik tersebut meliputi perumahan, fasilitas social ekonomi dan fasilitas umum. Selain itu dampak yang ditimbulkan adalah putusnya rantai perekonomian kota dan aksesibilitas darat. Hal ini dengan sendirinya mengakibatkan aktivitas kota menjadi lumpuh. Menurunnya vitalitas kota dan ketidakseimbangan pola perkembangan ruang merupakan akibat dari kerusuhan yang terjadi.
Bertitik tolak dari hal tersebut maka Kota Ambon perlu untuk direktrukturisasi sebagai bagian dari proses pembangunan kota Ambon kembali. Restrukturisasi pusat pelayanan di Kota Ambon dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lahan efektif untuk pengembangan perkotaan, faktor kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas antara setiap wilayah yang ada di Kota Ambon. Selain itu, setiap pusat pelayanan perlu ditentukan fungsi pelayanan perekonomian.
Upaya untuk mencapai tujuan tersebut digunakan beberapa metoda analisis, yaitu analisis overlay untuk menghitung daya tamping pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon. Selain itu, hasil jumlah penduduk yang dapat ditampung dibandingkan hasil proyeksi penduduk Kota Ambon. Setelah itu direncanakan fasilitas social, ekonomi, dan fasilitas umum dengan menggunakan standar petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota tahun 1987 yang dikeluarkan oleh PU dan Standar Departemen dalam Negeri tahun 1982. Analisis kelengkapan fasilitas kemudian ditindaklanjuti dengan analisis cluster untuk melihat hirarki pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh luas kawasan perkotaan di Kota Ambon 62777,6 Ha atau 17,55% dari luas kota Ambon. Hasil analisis hirarki pusat pelayanan, Kota Ambon terbagi ke dalam tiga hirarki, yaitu hirarki 1 (satu) yang merupakan skala pelayanan propinsi, kota dan kecamatan sirmau, yaitu Desa Batu Merah, skala pelayanan kecamatan Baguaa adalah Desa Passo dan skala pelayanan kecamatan Nusaniwe adalah kelurahan Kudamati. Hirarki 2 (dua) yang merupakan skala pelayanan kelurahan /desa terdiri dari 3 desa/kelurahan di kecamatan Baguala, 5 (lima) desa/kelurahan di kecamatan Sirimau, serta 6 (enam) desa/kelurahan di kecamatan Nusaniwe. Sedangkan sisanya adalah hirarki 3 (tiga) yaitu 34 desa/kelurahan yang merupakan skala pelayanan unit lingkungan. Hasil analisis hirarki berdasarkan kelengkapan fasilitas juga diperoleh tiga hirarki yaitu hirarki 1 (satu) antara lain perguruan tinggi, rumah sakiy pusat atau wilayah, puskesmas dan apotik, pusat perbelanjaan dan niaga, masjid kecamatan dan gereja, taman, tempat bermain dan lapangan olah arag, kantor wilayah atau lingkungan, pos pembantu, pos pemadam kebakaran, serta parkir umum dan MCK. Hirarki 2 (dua) anatra lain SMA dan SMP, praktek dokter, BKIA dan rumah bersalin, pusat perbelanjaan lingkungan dan perkotaan, masjid skala lingkungan, taman dan tempat bermain serta pos keamanan. Hirarki 3 (tiga) antara lain TK dan SD, balai pengobatan, warung, langgar, taman, balai pertemuan, telpon umum, gardu listrik dan halte bis. Sedangkan hasil penentuan fungsi berdasarkan perekonomian diperoleh sebagai berikut hirarki 1 (satu) fungsi utamanya sektor jasa, hirarki 2 (dua) dengan fungsi adalah pertanian, dan hirarki 3 (tiga) adalah sektor pendukung kedua sektor basis tersebut.