Zulfadly Urufi, S.T. Dosen Pembimbing 2 Fitri Ratnasari Dewi/2495031 Penulis Mila Soraya/2495035 Penulis Ir. Sadar Yuni R., MT Dosen Pembimbing 1

Bandung sebagai ibukota propinsi Jawa Barat memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menimbukan berbagai masalah diantaranya adalah masalah kemiskinan, apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang miskin. Dengan keadaan demikian maka pemerintah melakukan suatu upaya penanggulangannya yaitu dengan mengeluarkan suatu program yang dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi krisis ekonomi, dalam program tersebut dituntut adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Program PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya dalam mengatasi keadaan ekonomi masyarakat. Adanya program tersebut diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dalarn pembangunan tetapi harus berperan sebagai subjek dalam pembangunan. Program PDM-DKE mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatm ekonomi, adapun kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi, sedangkan untuk kegiatan ekonomi yaitu dengan diberikannya bantuan yang peruntukkan bagi penambahan modal usaha. Kedua kegiatan tersebut ditujukan bagi mereka yang terkena dampak krisis ekonomi, kegiatan fisik ditujukan bagi mereka yang terkena PHK dan juga para penganggur sedangkan pada kegiatan ekonomi ditujukan bagi keluarga pra KS (Keluarga Sejahtera) dan KS I (keluarga Sejahtera I). Studi ini dilakukan untuk melihat faktor penyebab harnbatan partisipasi masyarakat dalam program PDM-DKE yang dilihat dari dua aspek, yaitu peran aparat pelaksana dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat pada setiap tahapan program PDM-DKE dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap kesempatan yang diberikan oleh aparat pelaksana untuk berpartisipasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada setiap tahap program, partisipasi masyarakat telah mengalami berbagai hambatan. Hambatan partisipasi dari apparat pelaksana (pemerintah) yaitu pemerintah tidak mengakomodasikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kurangnya kepercayaan aparat pemerintah kepada masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Hambatan partisipasi dari pihak masyarakat yaitu kurangnya keinginan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, kurang tanggap terhadap informasi yang ada, serta kurangnya prakarsa dan inisiatif dari masyarakat untuk berpartisipasi.